Selasa, 21 Januari 2014

Juklak Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan



Salah satu ciri perusahaan berumur panjang adalah perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan, selaras dan adaptif terhadap dinamika masyarakat sekitarnya. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu instrumen inovatif yang dapat membantu perusahaan untuk peka dan adaptif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya salah satu agenda penting adalah bagaimana mengarusutamakan isu lingkungan serta pembangunan berkelanjutan ke dalam pelaksanaan CSR perusahaan, dengan terjalinnya sinergi dan kemitraan yang baik antara perusahaan, LSM, Pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga bisa berkontribusi pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Buku Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan pelengkap dari Pedoman CSR Bidang Lingkungan yang diluncurkan tahun 2011, yang mencantumkan 7 (tujuh) alternatif bidang kegiatan CSR Lingkungan yaitu: (1) Produksi bersih (2) Kantor ramah lingkungan (3) Konservasi SDA dan energi (4) Pengelolaan limbah dengan 3R (5) Energi Terbaharukan (6) Adaptasi perubahan Iklim dan (7) Pendidikan Lingkungan Hidup. Kedua dokumen kebijakan merupakan voluntary initiative dari  KLH  untuk menginspirasi dunia usaha yang memiliki komitmen tinggi melaksanakan CSR, sehingga dapat bertransformasi menjadi corporate with World Class CSR dengan sensitivitas dan kemampuan adaptif memadai terhadap lingkungan sekitar.

Keberadaan dokumen ini lebih ingin mendorong penyelenggaraan CSR yang berkontribusi pada pencapaian sustainable development dengan menempatkan CSR dalam semesta tripple bottom line, yang melingkupi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meski judulnya tertulis CSR Bidang Lingkungan, tetapi persoalan yang disasar tidak hanya persoalan lingkungan, melainkan termasuk isu sosial dan ekonomi. “Terminologi lingkungan hanya sebagai entry point saja.

Sebagai sebuah konsep yang saat ini cukup populer dalam diskursus akademik, bisnis, maupun tataran kebijakan, Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki tafsir yang beragam mulai dari definisi, pendekatan, hingga bentuk atau penerapannya di lapangan. Hal tersebut kerap membuat kebingungan berbagai pihak yang berkepentingan. Walaupun pemerintah telah mencoba membuat regulasi terkait CSR yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) bagi Perseroan Terbatas, namun pada kenyataanya belum ada konsensus dalam pendefinisian CSR , baik di Indonesia mapun di negara-negara lain. Beragamnya tafsir dan pemahaman tentang CSR ini berdampak pada pelaksanaan CSR perusahaan. Ada perusahaan yang pelaksanaan CSR-nya direncanakan, diimplementasi dan dievaluasi dengan baik secara profesional. Sementara itu ada juga perusahaan yang melaksanakan CSR ala kadarnya.  Sehingga di lapangan ada perusahaan yang CSR-nya baik, tapi dalam praktiknya masih merusak dan merugikan lingkungan dan masyarakat.

Beragamnya tafsir mengenai CSR lah yang pada akhirnya membuka peluang masing-masing pihak dalam mendefinisikan CSR  berdasarkan kepentinganya. Dimana hal ini kemudian menjadi dasar munculnya inisiatif atau bentuk intervensi yang justru terkadang kontraprodukstif dan berlawanan dengan prinsip utama CSR sebagai wujud komitmen perusahaan pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup  dari para pemangku-kepentingan, serta berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.

Pedoman dan Petunjuk pelaksanaan CSR bidang Lingkungan sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan kegiatan CSRnya  sudah di sosialisasikan kepada dunia usaha meliputi area 5 (lima) PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion): Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sumapapua dan Bali Nusra. Sejalan dengan itu, pada tahun 2012 juga dilakukan asesmen untuk mendapatkan model pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh dunia usaha secara sistemik dan terintegrasi. Penggalian di beberapa perusahaan yang bersedia secara sukarela dan telah mendapatkan penilaian Proper kategori hijau dan emas, menghasilkan 10 (sepuluh) perusahaan dengan potret penerapan siklus pembentukan dan penerapan sistem terintegrasi CSR bidang lingkungan.

Namun demikian, upaya ini masih perlu ditingkatkan bersama dengan para pemangku kepentingan terkait CSR guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahun 2013 direncanakan untuk melanjutkan kegiatan serupa untuk memberikan inspirasi dan mendorong komitmen dunia usaha dalam mengarusutamakan lingkungan dalam CSRnya.

Download Buku:
  1. Buku Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan 2012 (pdf)
  2. Pedoman CSR Bidang Lingkungan yang diluncurkan tahun 2011 (pdf) 

Sumber :
http://www.menlh.go.id/juknis-corpoate-social-responsibility-csr-bidang-lingkungan-pelengkap-pedoman-csr-2011/
Salah satu ciri perusahaan berumur panjang adalah perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan, selaras dan adaptif terhadap dinamika masyarakat sekitarnya. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu instrumen inovatif yang dapat membantu perusahaan untuk peka dan adaptif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya salah satu agenda penting adalah bagaimana mengarusutamakan isu lingkungan serta pembangunan berkelanjutan ke dalam pelaksanaan CSR perusahaan, dengan terjalinnya sinergi dan kemitraan yang baik antara perusahaan, LSM, Pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga bisa berkontribusi pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Buku Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan pelengkap dari Pedoman CSR Bidang Lingkungan yang diluncurkan tahun 2011, yang mencantumkan 7 (tujuh) alternatif bidang kegiatan CSR Lingkungan yaitu: (1) Produksi bersih (2) Kantor ramah lingkungan (3) Konservasi SDA dan energi (4) Pengelolaan limbah dengan 3R (5) Energi Terbaharukan (6) Adaptasi perubahan Iklim dan (7) Pendidikan Lingkungan Hidup. Kedua dokumen kebijakan merupakan voluntary initiative dari  KLH  untuk menginspirasi dunia usaha yang memiliki komitmen tinggi melaksanakan CSR, sehingga dapat bertransformasi menjadi corporate with World Class CSR dengan sensitivitas dan kemampuan adaptif memadai terhadap lingkungan sekitar.
Keberadaan dokumen ini lebih ingin mendorong penyelenggaraan CSR yang berkontribusi pada pencapaian sustainable development dengan menempatkan CSR dalam semesta tripple bottom line, yang melingkupi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meski judulnya tertulis CSR Bidang Lingkungan, tetapi persoalan yang disasar tidak hanya persoalan lingkungan, melainkan termasuk isu sosial dan ekonomi. “Terminologi lingkungan hanya sebagai entry point saja.
Sebagai sebuah konsep yang saat ini cukup populer dalam diskursus akademik, bisnis, maupun tataran kebijakan, Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki tafsir yang beragam mulai dari definisi, pendekatan, hingga bentuk atau penerapannya di lapangan. Hal tersebut kerap membuat kebingungan berbagai pihak yang berkepentingan. Walaupun pemerintah telah mencoba membuat regulasi terkait CSR yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) bagi Perseroan Terbatas, namun pada kenyataanya belum ada konsensus dalam pendefinisian CSR , baik di Indonesia mapun di negara-negara lain. Beragamnya tafsir dan pemahaman tentang CSR ini berdampak pada pelaksanaan CSR perusahaan. Ada perusahaan yang pelaksanaan CSR-nya direncanakan, diimplementasi dan dievaluasi dengan baik secara profesional. Sementara itu ada juga perusahaan yang melaksanakan CSR ala kadarnya.  Sehingga di lapangan ada perusahaan yang CSR-nya baik, tapi dalam praktiknya masih merusak dan merugikan lingkungan dan masyarakat.
Beragamnya tafsir mengenai CSR lah yang pada akhirnya membuka peluang masing-masing pihak dalam mendefinisikan CSR  berdasarkan kepentinganya. Dimana hal ini kemudian menjadi dasar munculnya inisiatif atau bentuk intervensi yang justru terkadang kontraprodukstif dan berlawanan dengan prinsip utama CSR sebagai wujud komitmen perusahaan pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup  dari para pemangku-kepentingan, serta berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.
Pedoman dan Petunjuk pelaksanaan CSR bidang Lingkungan sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan kegiatan CSRnya  sudah di sosialisasikan kepada dunia usaha meliputi area 5 (lima) PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion): Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sumapapua dan Bali Nusra. Sejalan dengan itu, pada tahun 2012 juga dilakukan asesmen untuk mendapatkan model pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh dunia usaha secara sistemik dan terintegrasi. Penggalian di beberapa perusahaan yang bersedia secara sukarela dan telah mendapatkan penilaian Proper kategori hijau dan emas, menghasilkan 10 (sepuluh) perusahaan dengan potret penerapan siklus pembentukan dan penerapan sistem terintegrasi CSR bidang lingkungan.
Namun demikian, upaya ini masih perlu ditingkatkan bersama dengan para pemangku kepentingan terkait CSR guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahun 2013 direncanakan untuk melanjutkan kegiatan serupa untuk memberikan inspirasi dan mendorong komitmen dunia usaha dalam mengarusutamakan lingkungan dalam CSRnya.
- See more at: http://www.menlh.go.id/juknis-corpoate-social-responsibility-csr-bidang-lingkungan-pelengkap-pedoman-csr-2011/#sthash.V23Zp27e.dpuf

Rabu, 21 November 2012

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan

Satu lagi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada tahun 2012, yaitu peraturan teknis terkait terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan. 

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukkan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi publik.

Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan diatur adanya pengumumam pada saat permohonan dan pesertujuan izin lingkungan.

Dengan terbitnya PermenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, maka Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL dinayatakan dicabut dan tidak berlaku.

Untuk lebih lengkapnya silahkan download di bawah ini:


 
sumber : http://amdal-indonesia.blogspot.com

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

Dengan terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ada perubahan mendasar terhadap tata cara penyusunan dokumen Amdal. Sebelumnya dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, disebutkan bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen yang terdiri dari 5 dokumen yaitu Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif. Tetapi dalam PP Nomor 27 Tahun 2012, dokumen Amdal hanya terdiri dari 3 dokumen saja, yaitu Dokumen KA-ANDAL, ANDAL dan RKL-RPL.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan PermenLH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan. Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Ada beberapa perubahan tata cara penyusunan Amdal dalam peraturan ini. Ada penguatan kajian dan penyederhanaan penyusunan Amdal dan UKL-UPL. Selanjutnya dengan terbitnya PermenLH Nomor 16 Tahun 2012, maka sekaligus mencabut:

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman
    Penyusunan Dokumen AMDAL
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL
    dan SPPL.

Untuk lengkapnya silahkan download di bawah ini:

1. PermenLH No. 16 Tahun 2012
2. Lampiran I
3. Lampiran II
4. Lampiran III
5. Lampiran IV
6. Lampiran V


sumber : http://amdal-indonesia.blogspot.com

Senin, 22 Oktober 2012

Biopori

Lubang resapan biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Metode ini dicetuskan oleh Ir. Kamir R Brata, M.Sc, salah satu peneliti dari Institut Pertanian Bogor.

Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah. Teknologi sederhana ini kemudian disebut dengan nama biopori.
 Ilustrasi Lubang Biopori

Download Teknik Pembuatan Lubang Biopori. KLIK...

Senin, 03 September 2012

Kebakaran Lahan Gambut

"kemarin saya melakukan perjalanan yang melewati kawasan rawa gambut dan tidak sengaja melihat adanya kebakaran lahan gambut. Dari situ saya tertarik untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kebakaran lahan gambut tersebut serta dampaknya terhadap lingkungan. Berikut informasi yang saya dapatkan dari sebuah sumber tentang kebakaran lahan gambut."

Sabtu, 07 Juli 2012

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal

Peraturan ini adalah peraturan yang mengatur tentang Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal. Silahkan download di bawah ini: Permen LH No. 5 Tahun 2012 
Jenis usaha atau kegiatan dapat dilihat pada bagian lampiran peraturan tersebut.

Juklak Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan

Salah satu ciri perusahaan berumur panjang adalah perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan, selaras dan adaptif terhadap dinamik...